Pencalonan Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) melalui jalur independen dinilai sebagai langkah
deparpolisasi. Sikap Ahok ini dinilai seakan “anti parpol”. Hal ini
dikhawatirkan, M Rifqinizamy Karsayuda, Pengamat Hukum Tata Negara, akan
semakin merusak pandangan partai politik di mata publik.
Ahok yang sebelumnya masih menunggu restu dari PDIP,
akhirnya memutuskan untuk maju Pilgub DKI 2017 mendatang lewat jalur independen
dengan dukungan para relawannya, Teman Ahok. Untuk diketahui, permintaan adanya
jalur independen sebelumnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena
adanya krisis kepercayaan publik terhadap partai politik.
 |
| Belajar Politik dari Rifqinizamy Karsayuda |
“Dulu Mahkamah Konstitusi mengabulkan jalur independen
karena krisis kepercayaan publik terhadap parpol sehingga harus ada jalur lain
agar dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan tanpa parpol,” jelas M
Rifqinizamy Karsayuda.
Namun, melihat kondisi yang saat ini terjadi jelang Pilgub
DKI 2017, Rifqinizamy Karsayuda akan jalur independen yang akan dipilih Ahok.
Kekhawatirannya karena sikap Ahok yang seakan “anti parpol” ini bisa merusak
tata negara.
“Jika dia maju dan memaknai jalur independen sebagai media
kedaulatan rakyat tidak masalah, tapi kalau dengan cara seperti itu untuk
menjauhi dan menegasikan parpol, itu yang bahaya. Karena seharusnya parpol
dikuatkan,” tambahnya.
Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan fungsi balancing
power yang dimiliki legislatif tidak bisa berfungsi maksimal karena pihak
eksekutif sudah tidak menaruh respek terhadap legislatif. Apabila hal tersebut
terjadi, maka rakyatlah yang akan dihadap-hadapkan oleh kebijakan.
“Contoh jika gubernur A terpilih dan membuat kebijakan, tapi
tidak mendapat dukungan dari para anggota parpol di DPRD, nantinya kebijakan itu
yang akan dihadap-hadapkan kepada publik. Padahal, bisa jadi kebijakan yang
ditentang adalah kebijakan yang kurang tepat, cara itu yang kita khawatirkan
dalam konteks demokrasi lokal ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri melontarkan wacana lawan deparpolisasi. Oleh para kadernya, diartikan bahwa
deparpolisasi muncul dalam bentuk calon independen dalam pemilihan kepala
daerah. Ini sebagai tanggapan terhadap "kenekatan" Ahok mencalonkan
diri melalui jalur indpenden.
Tapi politik berkata lain, akhirnya ahok memilih jalur
politik lewat parai PDI-P
