Jumat, 30 September 2016

Belajar Politik dari Rifqinizamy Karsayuda

Pencalonan  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui jalur independen dinilai sebagai langkah deparpolisasi. Sikap Ahok ini dinilai seakan “anti parpol”. Hal ini dikhawatirkan, M Rifqinizamy Karsayuda, Pengamat Hukum Tata Negara, akan semakin merusak pandangan partai politik di mata publik.

Ahok yang sebelumnya masih menunggu restu dari PDIP, akhirnya memutuskan untuk maju Pilgub DKI 2017 mendatang lewat jalur independen dengan dukungan para relawannya, Teman Ahok. Untuk diketahui, permintaan adanya jalur independen sebelumnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya krisis kepercayaan publik terhadap partai politik.

Belajar Politik dari Rifqinizamy Karsayuda
Belajar Politik dari Rifqinizamy Karsayuda


“Dulu Mahkamah Konstitusi mengabulkan jalur independen karena krisis kepercayaan publik terhadap parpol sehingga harus ada jalur lain agar dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan tanpa parpol,” jelas M Rifqinizamy Karsayuda.

Namun, melihat kondisi yang saat ini terjadi jelang Pilgub DKI 2017, Rifqinizamy Karsayuda akan jalur independen yang akan dipilih Ahok. Kekhawatirannya karena sikap Ahok yang seakan “anti parpol” ini bisa merusak tata negara.

“Jika dia maju dan memaknai jalur independen sebagai media kedaulatan rakyat tidak masalah, tapi kalau dengan cara seperti itu untuk menjauhi dan menegasikan parpol, itu yang bahaya. Karena seharusnya parpol dikuatkan,” tambahnya.

Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan fungsi balancing power yang dimiliki legislatif tidak bisa berfungsi maksimal karena pihak eksekutif sudah tidak menaruh respek terhadap legislatif. Apabila hal tersebut terjadi, maka rakyatlah yang akan dihadap-hadapkan oleh kebijakan.

“Contoh jika gubernur A terpilih dan membuat kebijakan, tapi tidak mendapat dukungan dari para anggota parpol di DPRD, nantinya kebijakan itu yang akan dihadap-hadapkan kepada publik. Padahal, bisa jadi kebijakan yang ditentang adalah kebijakan yang kurang tepat, cara itu yang kita khawatirkan dalam konteks demokrasi lokal ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri  melontarkan wacana lawan deparpolisasi.  Oleh para kadernya, diartikan bahwa deparpolisasi muncul dalam bentuk calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Ini sebagai tanggapan terhadap "kenekatan" Ahok mencalonkan diri melalui jalur indpenden.


Tapi politik berkata lain, akhirnya ahok memilih jalur politik lewat parai PDI-P

Tidak ada komentar:

Posting Komentar